Páginas

Sunday, June 1, 2008

Menanti Lapangan Terbang Banyuwangi Beroperasi


Tulisan ini saya buat tahun 2008 silam. Saat ini Bandara Banyuwangi telah beroperasi...

Ketika akses menuju Bandara Juanda Surabaya terhambat semburan Lumpur lapindo, banyak pihak mendesak supaya ada lapangan terbang (lapter) alternative di Jawa Timur. Salah satu lapter yang diharapkan adalah Lapter Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Provinsi Jatim bersama Pemkab Banyuwangi saat itu berancang-ancang Lapter Blimbingsari, Banyuwangi, bisa beroperasi per Oktober 2007. Namun banyak persoalan yang menghambat. Antaralain, masalah infrastruktur, belum turunnya Sertifikasi Operasional Bandara serta penolakan pembebasan lahan oleh warga.


Praktis, target pemakaian Lapter Blimbingsari pada 2007 batal. Belum jelas kapan penyelesaian mega proyek, yang berada di 15 KM dari pusat Kota Banyuwangi itu. Kini, persoalan korupsi pun melilit. Kejaksaan Negeri Banyuwangi tengah mengusut penyimpangan anggaran pembebasan lahan. Kerugian keungan daerah ditaksir mencapai Rp 40 miliar.

**

“Apa pembangunan lapter ini jadi, Mbak? Kok gak selesai-selesai? Istri saya dari Saudi Arabia sudah pulang dua kali, kok kondisinya masih gini  terus?” Tanya Sarip, warga Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi pada TEMPO. Ketika TEMPO datang, Jumat (30/05) sore, Sarip sedang menonton kawannya melatih Burung Merpati di atas landasan pacu (runway). 

“Kalau lapter ini selesai kan  enak. Istri saya bisa langsung turun sini, “ lanjut Sarip yang istrinya jadi TKW itu berharap.

Belum tuntasnya infrastruktur lapter membuat kawasan seluas 127 hektar ini banyak dimanfaatkan warga. Sarip bercerita, warga memakai runway untuk melatih burung merpati, menjemur gabah, berlatih sepeda motor dan mobil, jogging, serta jadi lalu-lalang kendaraan warga untuk menuju desa lain. Warga juga menggembalakan ternak pada kawasan lapter yang masih semak belukar.

Ngelatih merpati di sini (runway) lebih enak, Mbak” ujar Sukoyo, yang sore itu melatih delapan Burung Merpati. Sebelum ada lapter, komunitas pecinta Burung Merpati memakai areal persawahan di sekitarnya untuk melatih merpati.

Sebenarnya menurut Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Ketut Kencana, warga tidak boleh memakai runway. Seharusnya ada pagar mengitari areal lapter dan dibangun akses jalan pengganti untuk warga dari Desa Badean ke Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi.

“Mau gimana lagi, dananya masih menunggu dari APBN.  Kami tidak punya petugas jaga di areal lapter,” Jawab Ketut.

Menurut Ketut, pembangunan infrastruktur yang belum selesai adalah: penebalan landasan pacu, lapangan parkir, terminal, tower, ijin frekuensi, Sertifikasi Operasional Bandara (SOB), pemagaran, serta akses road Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadaman Kebakaran (PKPPK). Ketut memprediksi untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur ini masih dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp 385 miliar.

**

Pembangunan lapangan terbang di Banyuwangi mulai digagas tahun 1995. Saat itu Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik bercita-cita menjadikan Banyuwangi sebagai kota kedua setelah Surabaya yang punya lapangan terbang sipil. Namun rencana ini belum sempat terwujud karena Indonesia dirundung persoalan nasional. Mulai krisis ekonomi hingga pergantian orde.

Mimpi Purnomo Sidik baru bisa terealisasi saat kepemimpinan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi tahun 2001. Bersamaan, pemerintah pusat berencana menambah transportasi udara Indonesia dengan membangun bandara-bandara baru. Departemen Perhubungan RI mengeluarkan Keputusan Menteri No. 49/2003 Tentang Penetapan Lokasi Bandara Udara. Dari Kepmen ini Jawa Timur kebagian lima Bandar udara baru, yakni, di Kabupaten Malang, Banyuwangi, Sumenep (Madura), Gresik (Bawean) dan Jember. Namun hanya bandara Banyuwangi yang pembangunannya didukung penuh oleh APBN.

Pemkab Banyuwangi lantas membentuk tim dan melakukan survey di tiga lokasi:  Kecamatan Wongsorejo, Glenmore, dan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi. Secara geografis, Desa Blimbingsari dianggap ideal karena punya ketinggian 20-30 meter dpl, topografi kurang dari satu persen (datar) sehingga memudahkan pembangunan landasan.

Mulai tahun 2002-2007 Pemkab menganggarkan Rp 56,5 miliar dari APBD untuk pembebasan lahan. Sedangkan pembiayaan melalui APBN sejak 2004-2007 mencapai Rp 11,6 miliar untuk pembangunan kontruksi fasilitas sisi udara dan sisi darat.

Infrastruktur yang selesai dibangun sampai 2007 adalah pembangunan gedung kantor, pembangunan gedung khusus, dan landasan pacu sepanjang 1300 meter. Bandara yang akan dibangun di Banyuwangi ini ditetapkan tipe   Bandar  Udara  Kelas V  (kategori  bukan bandar udara  pusat  penyebaran),  dengan  rencana   rute    penerbangan    Banyuwangi – Surabaya   (BWI – SUB)  dan     Banyuwangi – Denpasar   (BWI – DPS)   dan   sebaliknya   ( V V ) .

Keberadaan lapangan terbang di Kabupaten paling ujung timur pulau Jawa ini diharapkan mampu mendongkrak investasi ekonomi dan parawisata. Kabupaten Banyuwangi punya banyak potensi seperti; panjang pantai 175 KM adalah terpanjang sepulau jawa; tiga kawasan pemangkuan hutan; potensi perkebunan; pegunungan; sampai tradisi adat-istiadat yang masih murni.

Selama ini menurut Ketua Komisi D DPRD Banyuwangi, Wahyudi, banyak investor mengeluhkan akses transportasi menuju Banyuwangi. Kalau melalui darat jarak Surabaya-Banyuwangi minimal ditempuh 7 jam.

“Perjalanan yang sangat melelahkan,”tukas Wahyudi, asal Fraksi Kebangkitan Bangsa ini. Kebutuhan untuk meningkatkan investasi daerah, kata Wahyudi, mutlak membutuhkan akses transportasi yang cepat dan murah.

Efisiensi rupanya menjadi tuntutan kalangan pengusaha untuk berinvestasi di kabupaten yang penduduknya mencapai 1,5 juta jiwa ini. Heri Swastiko, salah satu pengembang mengatakan, jauhnya Banyuwangi dari pusat perkotaan membuat biaya investasinya semakin membengkak.

“Pakai mobil ke Surabaya untuk biaya BBM, makan, dan sopir bisa melebihi Rp 1 juta. Belum lagi kalau jalannya rusak, macet, wah bisa-bisa waktu tempuhnya lebih dari 7 jam. Bandingkan kalau pakai pesawat paling cuma Rp 400 ribu dan waktunya 45 menit.” Keluh Heri yang berinvestasi di Banyuwangi sejak tahun 2000-an.

Begitu pun target dari Pemkab, “Kalau ada lapter wisatawan akan lebih tertarik datang ke Banyuwangi. Potensi pariwisata kita tidak kalah kok dengan Bali,”tegas Abdul Kadir, Kepala Bagian Humas Pemkab Banyuwangi.

Tapi pembangunan lapter yang ditarget bisa dipakai 2007 tak semulus yang diprediksikan. Pertengahan 2007, warga menolak pembebasan 25,5 ha lahan karena menghendaki pemerintah membeli sebesar Rp 200 ribu/m. Penetapan harga Pemkab sebesar Rp 70 ribu dianggap terlalu kecil. Selain itu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan September 2007, menemukan penyimpangan pembebasan lahan pada 2002-2005 sebesar Rp 21 miliar dan 2006-2007 terdapat kemahalan harga senilai Rp 19 miliar. 

Disebutkan dalam audit BPK bahwa pembebasan lahan mulai 2002-2005 Pemkab menggunakan calo sehingga harga yang sampai ke warga tidak sesuai seperti yang tertulis dalam APBD. Masing-masing harga yang dianggarkan APBD: Rp 14.400/m (2002), Rp 25 ribu/m (2003), Rp 50 ribu/m (2004), Rp 60 ribu/m (2005), Rp 60 ribu/m (2006), Rp 70 ribu/m (2007).

Apakah ini pertanda kalau megaproyek lapter akan terhenti?
“Kalau masalah hukum kan sudah ditangani Kejaksaan. Kita hormati proses hukum. Tapi pembangunan lapter tetap jalan terus,” Kata Abdul Kadir, Kabag Humas Pemkab membantahnya.

Menurut Kadir, tahun 2008 pembangunan lapter akan dilanjutkan dengan proyek penebalan landasan pacu setinggi 5 cm, pelebaran 30 meter, dan hotmix runway. IKA NINGTYAS