Páginas

Wednesday, April 1, 2009

Saat Jurnalis Jadi Tukang Bor


Eko Budi Setianto tengah asyik nonton sinetron bersama istri dan tiga anaknya saat telepon selulernya berkedip-kedip. Nama bos muncul di layar. Mau tak mau ia harus menjawab. Lelaki 46 tahun itu kemudian beranjak dari kursi ke halaman rumah menghindari suara televisi yang ribut.

“Tolong berita tambang emasnya diblow up lagi lebih keras. PT Indo tidak konsisten,” kata Budi menirukan perintah penelpon yang tak lain Pimpinan Redaksi Surabaya Pagi, Gatot Bibit Bibiyono. Budi hanya menjawab, “Oke, Pak. Saya usahakan,”


Hanya berjarak beberapa menit sebelum telepon itu. Budi menerima pesan terusan dari si bos. Isinya penagihan utang sebesar Rp 86 juta kepada Direktur PT Indo Multi Niaga Andreas Reza Nazarudin dan General Manager PT Indo Fauzi Djafar Amri.

Peristiwa itu terjadi pada akhir Februari. Pada hari berikutnya, Budi mulai gelisah. Si bos memberi tugas: menulis  berseri tentang pertambangan emas. Supaya focus, ia dibebaskan menyetor berita harian. Karena tak punya pilihan lain, ia bergerilya juga mengumpulkan bahan menghantam PT Indo. Ia mewawancarai sumber-sumber yang menolak rencana pertambangan yang dikerjakan perusahaan itu.

Upaya keras Budi terwujud dalam empat tulisan bersambung, mulai edisi 3 hingga 6 Maret 2009. Berturut-turut tulisan itu berjudul: Bupati Ratna Didesak Batalkan Rekomendasi PT IMN; Tak Miliki Ijin, Komisi IV Minta Polisi Tindak IMN; Warga Laporkan IMN ke Komnas Ham; serta Dewan Minta PT IMN Hentikan Penambangan di Tumpang Pitu. Jajaran redaksinya puas.

Kalangan media rupanya ikut bermain memanfaatkan situasi pro-kontra atas kehadiran PT Indo Multi Niaga. Perusahaan yang berkantor di Kemang Raya Jakarta Selatan ini pada 2007 lalu, memegang kuasa eksplorasi pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Perusahaan ini  juga mendapat rekomendasi Menteri Kehutanan untuk memakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk eksplorasi pertambangan.

Dari 11.621,45 hektar kuasa eksplorasi yang dikantongi PT Indo, sebagiannya adalah kawasan hutan lindung (1.252,5 ha) dan hutan produksi (736,3 ha) di blok Gunung Tumpang Pitu. Hutan ini dibawah kelola Perhutani. Gunung ini diprediksi mengandung  2,3 gram emas per ton batuan, dengan jumlah logam emas sebanyak 22.080 ton. Sedangkan jumlah cadangan bijih mencapai 9.600.000 ton

Namun jalan PT Indo tidaklah mulus. Sedikitnya 5 ribu warga sekitar yang diperkirakan terkena dampak pertambangan melakukan penolakan. Mereka bergabung dalam Koalisi Tolak Tambang Emas Tumpang pitu. Seringkali Koalisi melakukan unjuk rasa dan audensi, supaya pemerintah kabupaten dan propinsi Jawa Timur membatalkan eksplorasi PT Indo.

Mereka yang menolak sebagian besar berprofesi nelayan dan petani. Sekitar 2 KM dari lokasi pertambangan, 1.419 kepala keluarga Dusun Pancer bergantung pada hasil ikan. Sementara warga di tiga dusun lain, mayoritas petani. Mereka khawatir limbah pertambangan mencemari laut dan menghabiskan air yang biasa untuk mengairi sawah. Karena hutan di Gunung Tumpang Pitu juga berfungsi sebagai area tangkapan air.

Alasan lainnya, lokasi sekitar penambangan rawan terjadi tsunami dan angin kencang. Sebagaimana Peraturan Daerah Jawa Timur No 61 tahun 2006 telah menetapkan daerah ini sebagai kawasan pengendalian ketat.

Pro-kontra inilah yang dipakai media sebagai salah satu strategi mendapat pemasukan iklan yang cukup menggiurkan tentunya.

##

Kisah hutang tak terbayar itu sebenarnya bermula Oktober tahun lalu. General Manager Fauzi Djafar Amri menceritakan sendiri pada penulis.

Lelaki kelahiran Gorontalo, 42 tahun lalu itu mengaku mendapat penawaran beriklan, langsung dari Pimred Surabaya Pagi, Gatot Bibit Bibiyono. Pertemuannya lebih banyak dilakukan di salah satu hotel di Surabaya. Dua proposal diajukan langsung. Proposal pertama berisi penawaran untuk iklan kampanye dirinya yang maju di daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo. Sedangkan proposal kedua, tawaran pasang iklan untuk perusahaannya, PT Indo Multi Niaga. “Total nilainya lebih dari 1 miliyar,” kata Fauzi, 9 Maret 2009.

Dari dua proposal itu alumnus Universitas Islam Azzahra ini  baru meneken untuk proposal iklan kampanye dirinya selama enam bulan hingga April 2009. Sedangkan iklan pertambangan emas belum ada kesepakatan.

Namun alangkah terkejutnya, sekitar Februari 2009 ia menerima penagihan dari Surabaya Pagi untuk iklan tulis (advetorial) pertambangan emas. “Tagihannya lewat sms pula,” katanya.

Fauzi sendiri merasa dijebak. Sebab, semula Gatot hanya bilang ingin membantunya dengan menulis berita tambang dari sisi positif. “Eh ujung-ujungnya kok datang tagihan,”

Jengkel karena dijebak, per Februari Fauzi memutuskan menghentikan iklan kampanyenya. Hubungannya dengan Surabaya Pagi memanas. Sejak munculnya penagihan itu berita-berita Surabaya Pagi kembali menyoroti PT Indo. Karena gerah, Fauzi akhirnya memilih untuk melunasi. Berapa jumlah yang ia bayar? Wakil Ketua Departemen Hubungan Kerjasama Internasional DPP PPP ini memilih bungkam,”Sudahlah, yang penting sudah selesai,” tuturnya.

Namun cerita Fauzi ini berbeda dengan keterangan Gatot Bibit Bibiyono, Pimred Surabaya Pagi. Ditemui di kantornya jalan Gunung Sari 11D Surabaya, 14 Maret lalu, ia membantah kalau menjebak Fauzi. “Justru saya yang kena tipu,” kata Gatot, 47 tahun.

Gatot menjelaskan, ia dan Fauzi sudah lama kenal di Jakarta. Sebagai orang media yang sering wira-wiri Jakarta, ia mengenal Fauzi sebagai Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Perkenalan ini berlanjut saat Fauzi mencalonkan untuk dapil Surabaya dan Sidoarjo. Fauzi meminta bantuan Gatot untuk menyukseskan pemilihan melalui iklan di Surabaya Pagi yang oplahnya mencapai 48 ribu eksemplar tiap hari . Gayung bersambut, Gatot membuat penawaran. Fauzi sepakat beriklan dengan nilai kontrak awal Rp 15,5 juta.

Dari komunikasi ini, kata Gatot, Fauzi kembali minta tolong untuk memberitakan pertambangan emas. Materi berita diminta lebih mensosialisasikan corporate social responbility (CSR) PT Indo yang akan dilakukan pada warga sekitar tambang. Fauzi, katanya, menyanggupi untuk memberikan ongkos peliputan berita sebesar Rp 40 juta. Karena posisi Fauzi sebagai general manager, Gatot pun menyanggupi.

“Oke kita bantu berita yang baik-baik. Tapi setelah itu harus ngiklan ya,?” kata Gatot saat itu.

Saat kerjasama sudah terjalin, Eko Budi Setianto masih ingat betul ia mendapat kabar langsung oleh Gatot. Melalui  telepon, disaat ia juga bercengkerama dengan keluarganya. “Kita sudah ada komunikasi dengan PT Indo. Beritanya tulis yang baik-baik, ya,..atau kordinasi dulu dengan redaksi” kata Budi menirukan kata bosnya.

Kalaupun ada aksi penentangan, katanya, “Berita akan diedit sedemikian rupa sehingga tak nampak garang lagi,” ungkapnya Budi. Bulan berikutnya, November-Desember, redaksi memintanya menulis laporan khusus mengenai pertambangan emas versi PT Indo.

Berita pesanan baik-baik muncul dalam enam tulisan. Edisi satu halaman penuh ada pada edisi 2 Desember 2008, dengan judul utama: IMN: Tidak Ada Limbah Terbuang. Berita lainnya turun dengan judul: Gunung Tidak Akan Dikepras, Dirancang Seperti Pongkor (edisi 4 Desember); Rekomendasi DPRD Tidak Dibutuhkan (edisi 27 November); DPRD: Tidak Bisa Salahkan PT IMN (edisi 19 November); Eksplorasi PT IMN Tak Cemari Grajagan (edisi 18 November); IMN Hanya Ambil Contoh (edisi 14 November).

Setelah berita terbit itu, kata Gatot, ia sudah menyiapkan draft proposal iklan PT Indo Multi Niaga untuk disodorkan ke Fauzi. Namun, setelah disodorkan, Fauzi malah tak pernah membubuhkan tanda tangan.

Gatot juga semakin heran saat Fauzi ditagih ongkos peliputan yang pernah dijanjikan tak pernah dibayar juga. Padahal berita pesanan sudah terlanjur terbit. Tak hanya menagih ke Fauzi, Gatot juga melayangkan tagihan ke Direktur PT Indo, Andreas Reza Nazarudin. Tapi dari Andreas, ia malah mendapat kabar buruk. “Anda kerjasama dengan orang yang salah. Fauzi bukan orang PT Indo lagi,” begitu jawab Andreas melalui telepon. Usut punya usut, kata Gatot, saat itu Fauzi memang sudah tidak aktif lagi di PT Indo.

Namun Gatot membantah menugaskan Eko Budi Setianto untuk ‘menghantam’ PT Indo karena perusahaan itu menunggak utang. Berita edisi awal Maret itu, katanya, memang edisi untuk mengkritisi apa yang terjadi dalam pertambangan, bukan edisi untuk penagihan utang. Hingga saat ini, katanya, Fauzi belum melunasi biaya operasional yang dijanjikan. Ia membantah kalau jumlah tagihannya mencapai Rp 86 juta. “Hanya Rp 40 jutaan kok,” tegasnya.

Tapi baru-baru ini, katanya, ia sudah bertemu kembali dengan Fauzi untuk menyelesaikan persoalan itu. Gatot menyanggupi untuk menghanguskan utang. Fauzi pun sepakat, per Maret 2009 melanjutkan kontrak iklan kampanyenya di harian yang berdiri tahun 2001 itu. “Fauzi sudah kontrak iklan kampanye Rp 40 juta,” kata Gatot.

Bagi Eko Budi Setianto menyadari betul sejak perintah menulis berita baik-baik mengenai pertambangan emas, redaksinya sudah ‘main mata’ dengan PT Indo. Ia tidak pernah mengajukan protes langsung, hanya mengumpat dalam hati. “Saya cuma dijadikan alat bor,” begitulah salah satu umpatannya sampai sekarang.  Meski redaksinya yang bermain, katanya, tetap saja dia yang kena getah akibat dikomplain sana sini.

Saat arah pemberitaan menjadi lunak, ia merasa dijauhi oleh para aktivis dan kelompok penolak tambang yang biasanya sering menyumbang informasi. “Saya hubungi mereka atau kirim pesan tak berbalas,” katanya, 5 Maret lalu.

Atau saat arah berita kembali keras, protes juga sering mampir. Seorang anggota dewan sempat menyindirnya. “Beritanya kok jadi keras lagi, Mas,..” Mendapat sindiran itu, Budi menjawab santai sambil nyengir, “ Iya kerjasamanya batal,”  Meski sekedar sindiran halus, tetap saja menghujam dadanya. “Dikira saya yang suka jual beli berita,”

Protes lebih keras justru datang dari perusahaan tambang. Setelah edisi berita menghantam terbit, telepon selulernya kerap berbunyi dari petinggi perusahaan. Mereka protes karena arah pemberitaan Surabaya Pagi berubah dari biasanya.

Berbagai jawaban dipakai untuk menangkis protes, namun toh tetap saja timbul ketidaknyamanan dalam hati laki-laki yang sebelumnya bekerja di tabloid lokal Sarinah ini.

Dalam pikirannya sempat terlintas untuk keluar dari harian pecahan Surabaya Post itu. Lulusan Sekolah Menengah Atas Fakultas Ilmu Pendidikan Kabupaten Jember ini sudah bersiap-siap untuk menganggur sementara waktu. Ia tiba-tiba rindu untuk menyelesaikan bukunya tentang kesenian Seblang.

Bekas wartawan tabloid lokal Sarinah ini, memang lebih dikenal sebagai penulis sastra dan budaya lokal. Tulisan dan puisinya sudah banyak dibukukan oleh penerbit lokal Banyuwangi. Seperti tulisannya berjudul Resistensi Budaya dan Ekspresi Politik Using yang dibukukan Pusat Seni Budaya Banyuwangi tahun 2007, dua puisinya Tafakur dan Tergagap Aku Mengeja Air Matamu masuk dalam antologi puisi nasional yang diterbitkan salah penerbit Yogyakarta tahun 2004, dan masih banyak lagi buku antopologi puisi lainnya.

Namun niatan mengundurkan diri itu akhirnya ia urungkan. Beberapa orang wartawan yang ia mintai pendapat menyarankan supaya bertahan. Bertahan demi istri dan ketiga anaknya. Meski ia mengakui dengan gaji sekitar Rp 800 ribu dari Surabaya Pagi, kondisi keluarganya masih tambal sulam. “Apalagi kalau saya tak kerja, mau makan apa?” kata Budi memberi alasan. Menggantungkan menjadi penulis puisi saja, katanya, upahnya nyaris minim.

Kalau dihitung, bebannya dalam sebulan bisa lebih dari sejuta. Ia masih mengangsur cicilan rumah Rp 500 ribu tiap bulan ke Bank Tabungan Negara. Budi mengkredit rumah tipe 36 di Perumahan Pesona Palem Raya Kelurahan Kertosari, Kecamatan Kota Banyuwangi. Perjanjian kreditnya hingga sepuluh tahun, dan saat ini baru berjalan empat tahun. Sebelummya, lelaki yang tinggi tubuhnya sekitar 155 cm ini dua kali mengontrak rumah di seputaran Kota.

Untuk urusan mencicil angsuran saja, Budi mengaku cukup kebingungan juga. Bulan Maret ini, tunggakannya ke BTN genap 10 bulan. Surat tagihan kerap mampir ke rumahnya. “Tapi saya cueki saja. Gimana lagi, gak ada duit,” tuturnya sambil tertawa lebar.

Gajinya dari Surabaya Pagi habis tersedot membiayai kebutuhan sehari-hari. Untuk biaya sekolah dua anaknya, bisa menguras sejuta tiap bulan. Anak pertamanya Sindi Praharasti Khoirun Nisa berumur 17 tahun, kini duduk di kelas satu SMAN 1 Giri Banyuwangi. Anak keduanya, Cintya Prahastati masih kelas 5 SD. Sedangkan anak ketiganya Cinta Prahastita masih berumur 4 tahun dan belum sekolah. “Tiap hari harus keluar Rp 15 ribu untuk sangu sekolah anak. Itu belum hitungan uang buku, iuran ini dan itu. Sejuta tiap bulan ada,”

Padahal kebutuhannya sendiri untuk operasional liputan lebih dari Rp 15 ribu sehari. Mulai beli bensin 1 liter, rokok, dan biaya warnet. Berarti dalam sebulan kebutuhannya sendiri paling tidak menguras Rp 400 ribuan. Bisa lebih, karena belum ditambah biaya beli voucher pulsa.

Kondisi keuangan yang berdarah-darah ini juga ditopang dari istrinya Darmawati,38, yang bekerja sebagai guru TK Baiturahman Banyuwangi. Meski dengan penghasilan tak lebih dari Rp 500 ribu per bulan. Untuk mencari ceperan, si istri juga membuka les tari. Sang istri juga punya beban karena harus membiayai kuliahnya sendiri di IKIP PGRI Jember.

Pendapatan yang juga tergantung dengan si istri ini membuat Budi harus akur untuk masalah Honda Smash biru lautnya, kendaraan satu-satunya. Pagi hari, sepeda dibawa istrinya mengajar hingga jam 11 siang. Ia baru bisa liputan, setelah istrinya datang. Jadi wajar, di kalangan wartawan lelaki yang akrab dipanggil Budi Botak (karena kepala depannya botak), selalu ketinggalan berita. Ia juga harus mengalah tidak melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Komputer Banyuwangi, yang baru dilakoninya tiga semester tahun 1996 lalu.

Menurut Budi, berhutang akhirnya tak dapat dihindari supaya dapurnya tetap mengepul. Ekonomi tambal sulam, katanya. Cara lain, ia terpaksa ‘nyeper’ dimana-mana. Saat momen kampanye, ia nyeper menjadi tukang desain stiker dan kalender para calon legislator. Dari sana ia bisa mengantongi Rp 200 ribu per calon.

Nyeper juga termasuk menerima amplop dari narasumber. Amplop ini, katanya, untuk membuat ‘bebeknya’ bisa lari mencari berita. Atau sekedar uang tambahan pulsa. Tapi, katanya, amplop yang ia terima tidak termasuk dari hasil jual beli kasus. “Saya tidak bisa kayak gitu. Apalagi seperti yang dilakukan redaksi,” akunya. Dari PT Indo, selama ini ia hanya menerima Rp 100 ribu saat dibagi-bagikan usai jumpa pers yang digelar perusahaan itu.

“Susah mau professional kalau kekurangan begini. Tapi lebih susah mau professional, kalau redaksi kita juga tidak profesional,” sambatnya. Budi pun kini memilih melakoni hidup mengalir asalkan kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi.

IKA NINGTYAS