Páginas

Thursday, November 15, 2012

Berebut Emas di Banyuwangi


Deretan rumah yang terletak 100 meter dari pantai Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran siang itu tampak lengang ketimbang biasanya. Beberapa rumah tertutup rapat dengan sebuah kertas bergantung dibalik kaca pintu bertuliskan: "tutup".

Tak ada kesibukan pekerja, kecuali sejumlah anggota Brigade Mobil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur dan satpam, yang sesekali berseliweran di depan rumah-rumah itu. Ada 54 anggota Brimob Polda yang melakukan pengamanan khusus secara bergantian mulai pagi hingga malam.



Rumah-rumah tersebut adalah milik warga yang disewa PT Indo Multi Niaga menjadi kantor dan mess karyawan asal luar daerah. Ada lebih dari 20 rumah yang disewa sejak perusahaan itu mengantongi kuasa eksplorasi pertambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran atau 72 kilometer dari Kota Banyuwangi pada 2006 silam.

Namun sejak pertengahan 20 Juli 2012 lalu, aktivitas perkantoran lumpuh menyusul konflik perebutan saham antara PT Indo dan perusahaan rekanannya asal Australia, Intrepid Mines Ltd. Sebanyak 600 karyawan diliburkan tanpa batas waktu. "Yang masih bekerja penuh adalah bagian security," kata Musmin Nuryandi, CSR Supervisor PT IMN kepada Tempo Selasa, 16 Oktober 2012.

Adanya penghentian kegiatan eksplorasi tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Utama PT IMN Andreas Reza Nazaruddin. Menunggang helikopter dari Jakarta, Andreas menuju Banyuwangi mengumumkan informasi itu dihadapan ratusan pekerjanya.

Namun Musmin enggan menceritakan alasan penghentian aktivitas eksplorasi, dengan alasan hal itu bukan wewenangnya. "Intinya karena ada perubahan manajemen," kata dia. Bila kondisi sudah stabil, perusahaannya berjanji akan segera mempekerjakan kembali seluruh karyawan.

PT Indo Multi Niaga mengantongi kuasa pertambangan eksplorasi emas seluas 11.621,45 hektare di Blok Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran dari Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 Ratna Ani Lestari.

Perusahaan tersebut juga telah mendapat persetujuan ijin usaha pertambangan operasi produksi dari Bupati Baanyuwangi melalui Surat Keputusan No. 188/10/KEP/429.011/2010. SK yang diterbitkan 25 Januari 2010 itu memberi ijin produksi seluas 4.998 hektare selama 20 tahun.

Kuasa pertambangan PT Indo ini masuk pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Perhutani Banyuwangi Selatan. Sejak 2007, PT Indo mendapat empat kali perpanjangan eksplorasi dari Menteri Kehutanan. SK Menhut terakhir kali terbit Juli 2012 yang memberi ijin perusahaan itu melakukan eksplorasi seluas 1.987,80 hektare di kawasan hutan hingga 3 Juli 2014.

Kegiatan eksplorasi  PT IMN saat ini dipusatkan di Gunung Tumpang Pitu yang berada 50 meter di timur kompleks perkantoran. Gunung yang berada di bibir pantai Laut Selatan ini memiliki hutan lindung seluas 1.251,5 ha. Di puncak gunung setinggi 540 mdpl inilah, PT IMN membangun rumah-rumah nonpermanen bagi pekerjanya, sebuah pos polisi dan helipad.

Setelah pekerja diliburkan, pada September 2012 lalu Intrepid menarik seluruh fasilitas dan peralatan untuk eksplorasi. Peralatan yang ditarik antara lain 7 mesin pengeboran (rig), 6 pompa air, diesel dan helikopter yang selama ini dipakai mengangkut logistik dari kantor menuju puncak gunung.

Menurut salah satu pekerja, menara rig yang dioperasikan memiliki tinggi antara 6-9 meter. Semula, ketujuh rig berada di puncak Gunung Tumpang Pitu. Saat penarikan, rig dibongkar kemudian diturunkan menggunakan helikopter. Ketika berada di kaki gunung, rig-rig tersebut diangkut menggunakan truk menuju Jakarta.

Sedikitnya ada 10 truk yang dikerahkan setiap hari untuk mengangkut seluruh peralatan secara bergiliran. Penarikan sendiri baru rampung pada akhir September lalu. Prosesi penarikan peralatan eksplorasi itu, dijaga ketat ratusan aparat keamanan mulai Brimob Polda, Polsek, TNI AD, dan TNI AL.

Menurut Musmin, dia tidak mengetahui pasti kapan perusahaannya akan memulai kegiatan eksplorasi kembali.  Sebab tanpa rig, kegiatan eksplorasi mustahil akan dilakukan.  Saat ini manajemen, kata dia, sedang menyiapkan program pemberdayaan masyarakat dan karyawan untuk mengisi masa vakum hingga Januari 2013.

Berhentinya aktivitas pertambangan, membuat beberapa pekerja yang direkrut dari penduduk sekitar cemas. Sukamto, 40 tahun, misalnya berharap PT IMN segera melanjutkan proyeknya. Mandor bagian pompa ini, mengaku sudah terlanjur nyaman bekerja bersama perusahaan itu.

Sukamto bercerita dia bekerja di PT IMN sejak 2009 lalu. Saat itu, dia mengikuti langkah teman-teman sesama nelayan yang ramai-ramai mendaftarkan diri ke perusahaan tersebut. Tanpa prosedur dan persyaratan yang ketat, setiap yang melamar kerja saat itu sudah pasti diterima.

Di luar dugaan, Sukamto didapuk sebagai mandor yang membawahi 39 anak buah untuk mengurusi pemompaan air. Sistem kerja dibagi dalam tiga shift. Masing-masing shift bekerja selama 8 jam. Tugasnya adalah mengawasi seluruh sistem pemompaan air bekerja dengan baik.

Ada enam pompa yang beroperasi dan seluruhnya terhubung dengan pipa berdiameter 70 meter. Pompa tersebut mengambil air dari sungai Gonggo yang berada di dasar gunung kemudian disedot hingga puncak gunung. "Airnya untuk mandi-cuci-kakus ratusan pekerja di atas gunung," cerita ayah dua anak ini.

Sukamto mendapat gaji rata-rata Rp 2,5 juta. Bila ada lembur, gajinya bisa mencapai Rp 3 juta per bulan. Kondisi itu dianggapnya jauh lebih mapan ketimbang saat dia menjadi nelayan di pesisir Pancer, 5 kilometer dari Gunung Tumpang Pitu. "Jadi nelayan dapat uangnya tak tentu. Kadang dapat, kadang seminggu kosong," katanya.

Sejak perusahaannya berhenti beroperasi, Sukamto kini menganggur. Namun perusahaan masih memberinya gaji. Untuk mengisi waktu luangnya, Sukamto sesekali melakoni pekerjaan lamanya yakni mencari ikan.   "Ya, hanya untuk mencari tambahan-tambahan saja," kata dia.

Hal senada diungkapkan Rame, 65 tahun. Ayah empat ini sehari-hari menjadi anak buah Sukamto di bagian pemompa air. Menurut Rame, selain penghasilan pasti, bekerja di tambang dinilainya lebih ringan ketimbang mencari ikan.

Menurut Rame, bekerja di perusahaan tambang adalah pengalaman baru baginya. Semula dia tak pernah tahu Gunung Tumpang Pitu mengandung emas meski ia tinggal di sekitar kaki gunung.

Setelah PT IMN masuk dan membuka lowongan pekerjaan, Rame ikut mendaftar dengan harapan perusahaan itu bisa mengubah hidupnya. "Daftar ternyata diterima. Saya dapat gaji Rp 2 juta," kata dia.

Rame tak khawatir adanya perusahaan itu bakal mencemari lingkungan. "Saya ini belum pernah kerja di tambang, jadi tak tahu pencemarannya seperti apa," ucapnya.

Baik Sukamto dan Rame mengaku akan  kembali melaut bila perusahan tempatnya bekerja tutup selamanya. "Sebelum ada IMN kami masih bisa dapat uang," kata Sukamto.

Musmin menyebut 90 persen dari 600 pekerja direkrut dari penduduk sekitar.


###
Kisruh antara PT IMN dan Intrepid muncul ketika PT IMN ketahuan menjual 80 persen sahamnya ke empat perusahaan korporasi. Intrepid mengklaim bahwa 80 persen saham seharusnya menjadi hak perusahaan yang tercatat di bursa Australia dan Toronto itu.

Pada 2008, Intrepid menandatangani kerja sama dengan IMN. Kerja sama tersebut menyepakati bahwa Intrepid mendanai proyek Tujuh Bukit --nama proyek untuk menyebut Gunung Tumpang Pitu, yang kuasa eksplorasinya telah dipegang IMN. Intrepid mengklaim telah mengucurkan dana 95 juta dollar untuk membiayai eksplorasi Tujuh Bukit.

Kompensasinya, bila peraturan perundang-undangan di Indonesia membolehkan investasi asing masuk, maka PT IMN harus mengubah struktur perusahaannya menjadi perusahaan modal asing (PMA) yang mengikutsertakan Intrepid sebagai pemilik modal.

Saat itu Pemerintah Indonesia melarang perusahaan modal asing memegang kuasa pertambangan. Kemudian keluarlah UU Minerba No 4 Tahun 2009 yang mengijinkan perusahaan asing untuk menanamkan modal langsung dalam perusahaan pemegang IUP.

Namun sebelum PT IMN merealisasikan kesepakatannya, ternyata perusahaan yang digawangi pasangan suami istri Andreas Reza Nasarudin dan Maya Miranda Ambarsari diduga telah menjual sahamnya ke perusahaan lain.

Keterlibatan Intrepid dalam proyek Tujuh Bukit tertulis dalam laman perusahaan itu. Bahkan pada
15 Desember 2009, Intrepid mengumumkan hasil ekplorasinya bahwa di Bukit Tujuh mengandung lebih dari dua juta ton emas dan hampir delapan puluh juta ons perak.

Pecah kongsi antara IMN dan Intrepid terjadi tak lama setelah IMN bersitegang dengan Pemerintah Banyuwangi yang sejak 2011 ngotot minta jatah saham 20 persen kepada perusahaan itu.

Jatah saham itu nantinya akan disertakan dalam IPO sehingga nilainya bisa ikut terdongkrak bila harga emas naik. Dengan bertambahnya PAD, Pemkab Banyuwangi mengharapkan akan semakin banyak sekolah, rumah sakit dan jalan yang bisa dibangun.

Namun negosisasi saham ini berlangsung alot karena PT IMN menolak permintaan Pemkab Banyuwangi. Alasannya, jatah saham untuk daerah tidak diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Akhirnya pada 21 Mei 2012, Pemerintah Banyuwangi mengeluarkan jurus pamungkas dengan memberikan surat teguran kepada PT IMN. Bila teguran tak ditaati, Pemkab mengancam tidak akan memperpanjang eksplorasi PT IMN yang saat itu akan berakhir pada 7 Juli 2012.

Surat teguran itu berisi 9 dosa yang dilakukan PT IMN karena melanggar ketentuan UU pertambangan. Sembilan dosa itu antara lain tidak adanya ijin mendirikan bangunan, tidak memiliki kepala teknik pertambangan dan yang terberat adalah adanya keterlibatan perusahaan asing, Intrepid Mines.

Pemerintah Banyuwangi menemukan keterlibatan Intrepid Mines dalam laman Intrepid di www.intrepidmines.com. Selama ini adanya perusahaan asing di balik IMN tidak pernah dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi sebagaimana diatur undang-undang.

Rupanya dengan ancaman itu, PT IMN mengendur. Pintu negosiasi kembali dibuka hingga akhirnya IMN kembali mendapat perpanjangan eksplorasi keempat kalinya pada 3 Juli 2012.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Banyuwangi Hary Cahyo Purnomo mengatakan, negosiasi atas pembagian jatah saham itu masih terus berlangsung. Menurut dia, jatah saham akan direalisasikan bila perusahaan itu akan melangkah ke tahap eksploitasi.

Atas konflik antara IMN dan Intrepid, kata Hary, menjadi urusan internal perusahaan dan tidak mengganggu negosiasi jatah saham. Menurut dia, sesuai SK Menteri Kehutanan bahwa PT IMN merupakan pihak yang sah dalam melakukan eksplorasi di Tumpang Pitu. "Intinya, golden share itu wajib bagi perusahaan yang akan mengelola tumpang pitu," kata dia.

###

Sejak awal beroperasi, PT Indo Multi Niaga telah menuai pro-kontra. Ribuan nelayan dan petani sering berunjuk rasa menolak aktivitas pertambangan, karena dikhawatirkan akan mengacam kelestarian lingkungan.

Lokasi pertambangan sendiri hanya berjarak 5 kilometer dari pemukiman warga. Kordinator Pemuda Pecinta Lingkungan Rosdi Bahtiar Martadi mengatakan, sebagai hutan lindung, Tumpang Pitu menjadi kawasan resapan air yang penting untuk menjamin ketersediaan air bawah tanah dan sungai-sungai di sekitarnya.

Menurut Rosdi, dalam buku “Mekanisme dan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) JAWA TIMUR 2002”, dinyatakan bahwa, Tumpang Pitu merupakan kawasan potensi air bawah tanah tingkat tinggi dengan potensi debit di atas 30 liter per detik. “Sehingga bila hutannya rusak, maka ketersediaan air akan terancam,” kata Rosdi.

Padahal aktivitas pertambangan sangat rakus air. Menelisik dokumen Amdal PT IMN, diketahui, untuk melakukan pemisahan bijih emas, perusahaan tersebut setiap harinya akan membutuhkan air 2,038 juta liter. Kebutuhan air sebanyak itu akan disedot dari sungai Kalibaru dan Gonggo yang perannya cukup vital bagi petani.

Bahaya lain yang membayangi, menurut Rosdi, adalah pemakaian sianida untuk pemurnian emas dengan logam lainnya. Sama seperti merkuri, sianida sangat beracun sehingga membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. “Pemakaian merkuri dan sianida tidak bisa dipisahkan dari dunia pertambangan,” ungkapnya.


Bila telah beroperasi, Rosdi melanjutkan, PT IMN akan membuang tailing yang mengandung sianida sebanyak 2.361 ton setiap harinya ke Teluk Pancer yang menjadi tumpuan nelayan. Tailing ini tidak saja membunuh biota laut di Teluk Pancer, melainkan akan meluas hingga ke kabupaten tetangga seperi Jember.

Pencemaran akibat tailing sianida juga akan mengancam kehidupan tiga taman nasional yang mengelilingi Banyuwangi, yakni, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Baluran. Menurut Rosdi, dari tiga taman nasional tersebut, Meru Betiri paling terancam karena lokasinya berjarak sekitar 4,7 km dari batas luar wilayah kuasa pertambangan PT IMN.

Tak kalah penting, Gunung Tumpang Pitu yang berada di pantai Laut Selatan ini menjadi benteng alami yang  melindungi penduduk sekitarnya dari angin kencang dan gelombang tsunami.  Pada 3 Juni 1994 lalu, tsunami pernah menghantam kecamatan ini. Sedikitnya 214 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Atas peristiwa itu kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami

Selain mengancam kelestarian lingkungan, masuknya IMN menggeser perilaku masyarakat yang sebelumnya hidup dari pertanian dan laut. Sejak 2008, ribuan warga setempat menyerbu tanah konsesi PT IMN untuk melakukan pertambangan tradisional.

Polisi akhirnya sering menggelar operasi dan menangkap para penambang rakyat dengan sangkaan telah merusak hutan. Dari 2009 hingga 2011, Polres Banyuwangi telah memenjarakan 217 penambang tradisional.

Memprotes adanya larangan pertambangan tradisional, ribuan orang berunjuk rasa pada 28 Juni 2011. Mereka menuntut pertambangan tradisional dilegalkan. Aksi massa ternyata berakhir anarkis dengan membakar peralatan milik PT IMN.

Alat-alat yang dibakar antara lain sebuah mesin pengeboran (rig), sembilan unit diesel, 2 unit leiser (kulkas), 1 unit seiler, 9 drum solar, 2 genset, dua mess karyawan, ruang biologi, ruang makan serta kamar mandi. Total kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Pasca pembakaran inilah, PT IMN meminta pengamanan khusus area pertambangan dari Brimob Polda Jawa Timur. Insiden itu juga memicu Komnas HAM untuk turun ke Banyuwangi pada awal Oktober 2011.

IKA NINGTYAS