Páginas

Sunday, January 13, 2013

Simalakama Pengolah Limbah


Sebuah tiang beton setinggi dua meter terbenam di pinggir pantai Dusun Tratas, Kecamatan Muncar. Itu adalah satu-satunya beton yang berhasil ditanamkan di lahan seluas setengah hektare. Sisanya, sekitar 30 beton sudah dua bulan ini teronggok di tanah.

Di dekat beton-beton itu, spanduk putih sepanjang satu meter masih terpasang. Meski tintanya mulai luntur, namun tulisan di dalam spanduk masih terbaca: Menolak Proyek IPAL di Dusun Tratas!

Area itu merupakan bekas proyek instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu milik Kementerian Lingkungan Hidup senilai Rp 9,5 miliar. Proyek itu gagal direalisasikan karena ditolak warga.



Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada Senin 10 Desember 2012 lalu mengumumkan kalau Kementerian Lingkungan Hidup mencabut proyek yang didanai APBN itu. "Saya terpukul, dianggapnya bupati tidak mampu mengatasi persoalan di Muncar," kata Bupati di depan wartawan.

Warga menolak karena proyek itu berjarak hanya empat meter dari pemukiman warga. Benar saja, ketika PT Citra Aneka Solusip, perusahaan pemenang tender memulai proyek itu pada 8 September 2012, sedikitnya 21 rumah warga retak-retak.

Naning Mardiyana, 29, bercerita, tembok rumahnya retak setelah perusahaan itu menancapkan tiang pancang ke dalam bumi sedalam 14 meter. Saat itu ba'da Magrib, kata Naning, tiba-tiba warga merasakan getaran mirip gempa. Warga semburat lari ke luar karena khawatir rumahnya ambruk. Namun tiba di dekat pantai, warga menyaksikan sejumlah pekerja sedang menanamkan tiang pancang. "Saat kita kembali ke rumah, dinding rumah kita sudah retak-retak," katanya.

Enam puluh kepala keluarga yang tinggal di sekitar proyek akhirnya sering berunjukrasa supaya proyek dihentikan. Unjuk rasa terbesar terjadi pada 12 November dan berakhir ricuh. Perusahaan pun tak berani meneruskan proyek.

IPAL terpadu tersebut dibangun untuk mengolah limbah dari delapan perusahaan pengolahan ikan yang berdiri di sekitar Dusun Tratas. Rencananya, IPAL dibangun setinggi 2 meter dengan volume 5.000 meter kubik. Diharapkan setelah diolah, limbah aman dibuang ke laut.

Di Kecamatan Muncar, perjalanan 1 jam arah selatan kota Banyuwangi, memiliki 165 perusahaan pengolahan ikan mulai sarden, tepung, terasi, pindang dan pembekuan ikan. Namun perusahaan yang berdiri sejak tahun 1970-an itu, tak satupun memiliki IPAL. Mereka langsung membuang limbah cairnya ke sungai dan laut sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan akut .

Data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, kadar H2S atau sulfida di perairan Muncar telah mencapai 1000 kali dari baku mutu yang ditetapkan undang-undang. Akibatnya, anakan ikan susah berkembang dan muncul ganggang merah yang beracun. Pencemaran tersebut juga menyumbang turunnya hasil tangkapan ikan nelayan Muncar.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, bila tahun 2009 jumlah tangkapan ikan mencapai 50 ribu ton, di tahun 2010 jumlah ikan yang didapat hanyalah 39 ribu ton. Jumlah tangkapan kembali merosot pada 2011 menjadi Rp 29 ribu ton. Padahal terdapat 18.039 nelayan yang bergantung pada laut Muncar.

Poniyem, 60 tahun, mengatakan, warga sebenarnya setuju dengan adanya IPAL terpadu. Namun warga menolak bila dibangun berdekatan dengan pemukiman. Warga khawatir sewaktu-waktu IPAL bocor sehingga membahayakan kesehatan warga. "Sejak awal kami sudah menolak, tapi pemerintah tetap nekad membangun," kata dia.

Apalagi, kata Poniyem, pembangunan IPAL terpadu tersebut dengan membongkar tempat pelelangan ikan (TPI) yang masih dibutuhkan warga. Di TPI itu, aktivitas warga berlangsung mulai menjahit jaring dan jual-beli ikan hasil tangkapannya.

Kepala Subbidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Adi Rianto, mengatakan, gagasan perlunya IPAL terpadu sebenarnya muncul dari masyarakat sejak tahun 2004. IPAL terpadu, kata dia, sebagai solusi untuk membantu perusahaan yang tidak mampu membuat IPAL sendiri. "Membuat IPAL memang mahal, butuh duit Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar," kata dia.

Pada 2006, Badan Perencanaan Pembangunan Banyuwangi melakukan survei dan studi kelayakan. Dari survei itu, tim menyimpulkan IPAL terpadu akan dibangun di dua lokasi yakni Dusun Tratas dan Sungai Kalimati.

Dusun Tratas dianggap layak karena level gravitasinya lebih rendah sehingga air limbah dari perusahaan bisa mengalir otomatis ke sistem IPAL. Alasan kedua, karena tidak perlu melakukan pembebasan lahan. "Tanah yang dibangun itu milik negara," kata Adi, Rabu, 19 Desember 2012.

Setelah studi kelayakan selesai dibuat, Pemkab Banyuwangi mengajukan anggaran ke Kementerian Lingkungan. Diusulkan selama tiga tahun sejak 2009, Kementerian Lingkungan akhirnya menyetujuinya pada 2011. Anggaran IPAL terpadu kemudian dialokasikan dalam APBN 2012.

Menurut Adi, pihaknya tidak menyangka bila akhirnya IPAL ditolak oleh warga. Mengenai rumah warga yang retak, kata dia, perusahaan sudah bersedia menanggung ganti rugi. Namun warga tetap menolak. "Kalau alasan bau, justru dengan adanya IPAL limbah diolah sehingga tidak menimbulkan bau," kata dia.

Kini, kata Adi, Pemerintah Banyuwangi tidak bisa berbuat apa-apa setelah Kementerian LH mencabut anggarannya. Kewajiban membuat IPAL diserahkan lagi ke setiap perusahaan sesuai UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, kata dia, bisa dikenai hukuman penjara 3-10 tahun dan denda Rp 3 miliar - Rp 10 miliar.

Ketua Asosiasi Pengalengan dan Penepungan Ikan (APPI) Muncar, Yulia Puji Astuti, menyayangkan jika IPAL terpadu gagal dibangun. Menurut dia, adanya penolakan warga menunjukkan sejak awal Pemkab tidak melibatkan warga. "Komunikasi antara pemerintah dan warga tidak efektif," kata dia.

Menurut Yulia, APPI akan berjuang supaya Kementerian Lingkungan Hidup mau menganggarkan IPAL di tahun-tahun mendatang. Namun Pemkab Banyuwangi harus melibatkan warga dan mencari lokasi lain yang dampak sosialnya lebih kecil.

Yulia mengatakan, IPAL terpadu sangat penting untuk mengatasi pencemaran di Muncar. Sebab, perusahaan-perusahaan kecil tidak akan mampu membangun IPAL sendiri. "Perusahaan kecil terkendala lahan dan biaya," katanya.

IKA NINGTYAS