Páginas

Monday, August 19, 2013

Alih Hutan Demi Emas

Jarno baru saja mengalirkan air irigasi ke tanaman padi miliknya. Kemudian, ia berkeliling ke seperempat hektare sawahnya, memastikan seluruh tanaman padi tergenang air. Padinya mulai berbulir. Sebulan nanti, lelaki 37 tahun itu yakin bisa memanennya.

Saluran irigasi di Kecamatan Pesanggaran hanya mengalirkan air secara bergantian ke setiap petak sawah selama sepekan sekali. Setiap petani hanya mendapat jatah air dua hari. Petani harus mau berbagi, karena air di daerah itu tergolong barang langka.



Ketersediaan air di wilayah itu, kata Jarno, sangat bergantung pada kondisi hutan di Gunung Tumpang Pitu. Sebab, dari gunung setinggi 450 meter itu, mengalirlah Sungai Gonggo yang mengairi sawah petani. Sungai itupun tak cukup mengairi seluruh sawah, sehingga sungai lain harus disudet untuk dialirkan ke Pesanggaran. "Kalau hutannya gundul, pastilah kita akan kesulitan air," kata dia kepada Tempo, Selasa, 25 Februari 2013.

Jarno kini gelisah karena hutan lindung Tumpang Pitu terancam dialihfungsikan untuk pertambangan. Sejak 2007, seluas 1.251,5 hektare hutan lindung di Gunung Tumpang Pitu masuk sebagai kuasa eksplorasi pertambangan emas oleh PT Indo Multi Niaga. 

Total perusahaan itu mengantongi kuasa eksplorasi seluas 11.621,45 hektare yang tersebar di Kecamatan Pesanggaran. Potensi emas Tumpang Pitu mencapai 2 juta ounce dan perak 80 juta ounce. Nilai tambangnya ditaksir sekitar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 50 triliun.

Keberadaan emas ini membuat banyak perusahaan berebut melakukan eksplorasi. Ada nama PT Indo Multi Niaga (IMN) dan mitranya asal Australia, Intrepid Mines Limited. Belakangan, dua perusahaan ini pecah kongsi. Saham PT IMN dijual kepada PT Bumi Suksesindo (BSI). Eksploitasi pertambangan emas itu ditargetkan pada akhir 2014 mendatang. 

Anehnya, permohonan alih fungsi justru dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Pada Oktober 2012, Bupati Anas berkirim surat meminta alih fungsi hutan lindung Tumpang Pitu  ke Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Kehutanan. Namun Azwar Anas menolak memberi keterangan. "Ada beberapa strategi yang belum  bisa kita sampaikan ke media," kata Anas, Senin 25 Februari 2013.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Hary Cahyo Purnomo, membenarkan bila Pemerintah Banyuwangi mengajukan alih fungsi hutan lindung itu. Bahkan tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada awal Februari telah meninjau ke lapangan. 

Namun Hary membantah jika alih fungsi hutan lindung Tumpang Pitu tersebut untuk memuluskan perusahaan pertambangan yang akan melakukan eksploitasi pada 2014 mendatang. "Bila alih fungsi disetujui, belum tentu untuk pertambangan. Bisa jadi untuk kawasan wisata, perikanan atau potensi yang lain," kata dia.

Pemerintah Banyuwangi, kata dia, menilai bahwa hutan lindung Tumpang Pitu sudah tak relevan lagi ditetapkan menjadi hutan lindung. Sebab tidak ada flora maupun fauna yang khas ditemukan di hutan itu. "Tidak ada harimau ataupun bantengnya," kata dia.

Pemerintah Banyuwangi sendiri selama ini ngotot meminta jatah saham ke perusahaan pertambangan sebesar 20 persen. Dari negosiasi selama setahun, permintaan saham melorot menjadi 10 persen. Dalam acara pendirian pabrik gula di Glenmore, 12 Desember 2012, Bupati Banyuwangi menyampaikan bila sudah ada titik terang perolehan jatah saham 10 persen. "Kita bisa dapat Rp 7 triliun dari jatah saham itu," kata Anas.

Menurut Hary Cahyo, realisasi saham baru bisa terwujud saat perusahaan melakukan eksploitasi. Dengan perolehan pendapatan minimal Rp 7 triliun, kata dia, perekonomian Banyuwangi bisa melesat cepat.

Humas Perhutani Banyuwangi Selatan, Sutiawan, mengatakan, hutan lindung berfungsi sangat vital bagi masyarakat. Sebab hutan lindung menjadi penyanggah kehidupan, mengatur tata air, kesuburan tanah, serta mencegah banjir, erosi serta intrusi air laut. "Alih fungsi harus mendapat persetujuan DPR RI," kata dia.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) JAWA TIMUR 2002, Tumpang Pitu ditetapkan menjadi kawasan potensi air bawah tanah tingkat tinggi dengan potensi debit di atas 30 liter per detik. Ketersediaan air bawah tanah, selain untuk konsumsi warga Pesanggaran yang mencapai 45.811 jiwa, juga untuk pertanian. Data BPS (2011), luas sawah di daerah itu mencapai 4.133 hektare dengan produksi padi 27.888 ton, jagung 13.147 ton, dan kedelai 4.440 ton.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031, Tumpang Pitu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung di Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 344.742 Ha.

Kementerian Kehutanan juga telah menetapkan moratorium alih fungsi pada hutan lindung Tumpang Pitu sesuai Surat Keputusan Nomor SK.6315/Menteri KehutananVII/IPSDH/2012 yang diterbitkan 19 November 2012 lalu. 

Kordinator Komunitas Pemuda Pecinta Lingkungan (Kappala) Banyuwangi, Rosdi Bahtiar Martadi, mengatakan, sikap Pemerintah Banyuwangi tidak berpihak kepada ekologi dan keberlanjutan pertanian di sekitar Tumpang Pitu. "Pemerintah daerah sangat pragmatis karena hanya mengejar jatah saham," kata dia.

Selain sebagai kawasan tangkapan air, kata Rosdi, Tumpang berfungsi melindungi warga dari angin laut dan bencana tsunami. Pada 1994, tsunami pernah melanda Kecamatan Pesanggaran yang mengakibatkan puluhan korban tewas. 

Rosdi khawatir, jika Tumpang Pitu dialihkan untuk pertambangan maka warga dan pertanian akan kekurangan pasokan air. Sebab perusahaan akan menghisap air sebanyak 2,038 juta liter perhari demi kepentingan pengolahan emas. 

Kuasa hukum PT Bumi Suksesindo, Bontor O.L. Tobing dalam emailnya kepada Tempo, mengatakan, tidak bisa terburu-buru dalam mengerjakan proyek tambang emas di Tumpang Pitu. Proses pertambangan akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan memperhatikan kelestarian lingkungan. "Kami harus mematuhi good minning practice," kata dia. 

IKA NINGTYAS