Páginas

Sunday, November 16, 2014

Wartawan Abal-abal vs Wartawan Profesional


Wartawan abal-abal adalah wartawan yang menggunakan profesinya untuk mengeruk keuntungan dari narasumbernya. Sebutan lain untuk wartawan abal-abal adalah wartawan bodrex. Mereka datang ke sebuah institusi atau perorangan kemudian meminta uang. Bila narasumber keberatan memberi, wartawan tersebut mengancam akan memberitakan kasus yang dituduhkannnya. Modus baru yang terjadi saat ini, wartawan abal-abal akan bekerja sama dengan LSM abal-abal pula. Jadi, bila narasumber menolak, si wartawan dan LSM akan mengancam melaporkan kasus itu ke aparat hukum.

Fenomena wartawan abal-abal bukan hal baru. Meski masalah usang, tapi jumlah wartawan abal-abal makin banyak dan meresahkan. Masyarakat terkadang bingung membedakan wartawan, karena wartawan abal-abal melengkapi dirinya dengan kartu pers bahkan memiliki media dan kantor.



Lalu mengapa keberadaan wartawan abal-abal seolah bertambah menjamur?

Pertama, profesi wartawan itu dianggap mudah mendapatkan uang. Sehingga munculah perusahaan pers yang mendirikan media bukan untuk tujuan professional. Melainkan hanya untuk mencari keuntungan. Perusahaan kemudian menjual idicard kepada siapa saja yang mau menjadi wartawan. Para wartawan ini tidak digaji dan bahkan dibebani penjualan Koran dan target iklan per bulan. Perusahaan menganggap, para wartawan itu bisa hidup dengan mencari amplop dari narasumbernya.

Pertanyaannya, bagaimana wartawan yang tidak digaji itu memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus memenuhi target iklan? Cara pintas paling mudah ya pasti dengan mengancam-ancam narasumbernya agar memberikan amplop. Si wartawan pun rela melacurkan profesinya, karena menganggap, menjadi wartawan itu cukup prestise dan mudah mendapat uang.

Kedua, kebiasaan narasumber memberikan amplop/fasilitas kepada wartawan menjadi sumber munculnya wartawan abal-abal. Narasumber memang sangat berkepentingan dengan wartawan yang dianggap mampu mempengaruhi opini publik atau citra. Sehingga narasumber sering memberikan amplop atau fasilitas untuk menarik hati para wartawan. Meskipun narasumber sering berdalih bahwa pemberian itu adalah uang transport, uang pertemanan dan lain-lain.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan, pernah mengkritisi sikap pemerintah daerah yang sengaja memberikan fasilitas tertentu bagi wartawan seperti ini. Harapannya, kata Bagir Manan, para wartawan bisa membuat berita baik-baik dan menyenangkan hati para birokrat meskipun kepentingan publik dikorbankan (Jawapos, 15 Desember 2012).

Ketiga, wartawan abal-abal makin banyak karena narasumber/masyarakat yang dirugikan enggan melapor ke kepolisian. Narasumber lebih memilih untuk berdamai, dengan harapan kasus yang membelenggunya tidak muncul ke publik atau diusut aparat hukum. Padahal permintaan uang disertai ancaman merupakan tindak pidana (pemerasan).

Keberadaan wartawan abal-abal bukan hanya meresahkan, melainkan juga merugikan masyarakat. Sebab berita yang dihasilkan oleh wartawan tidak berkualitas, bahkan cenderung membodohi. Padahal wartawan adalah pilar demokrasi keempat, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi sejahteranya bangsa ini sangat tergantung dengan kualitas wartawan&medianya.

Bagaimana menjadi wartawan professional?

Wartawan professional adalah wartawan yang setia melaksanakan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam UU Pers dijabarkan bahwa pers berfungsi edukasi, hiburan, dan kontrol sosial (Pasal 3 ayat 1). Ditegaskan pula dalam Pasal 6 bahwa pers nasional berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam menjaga obyektivitas dan independensi dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik ditegaskan bahwa: wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Jadi, wartawan sejatinya menolak pemberian  amplop dari narasumber.

Jadi, masyarakat/narasumber sebenarnya mudah saja bagaimana membedakan wartawan abal-abal dan wartawan professional. Wartawan abal-abal akan berorientasi mencari uang, sedangkan wartawan professional akan berorientasi pada kualitas berita yang digalinya. Bila masyarakat ingin mendorong terwujudnya wartawan/pers yang professional, maka, harus menyetop untuk memberikan uang kepada wartawan. Sebab tugas utama mensejahterakan wartawan terletak pada setiap perusahaan media.

Banyak jurnalis yang beralasan menerima amplop karena kesejahteraan dari perusahaan kurang. Idealnya ketika memutuskan menjadi wartawan, seseorang akan berhitung dengan berapa gaji yang diberikan oleh perusahaan. Tapi banyak juga yang akhirnya memilih menjadi wartawan meski kenyataannya gaji yang diberikan tak lebih baik dari penjaga toko. Sebab mereka berharap mendapatkan amplop dari narasumber untuk menutup gaji yang kecil.

Padahal tidak ada yang mewajibkan kita menjadi seorang jurnalis. Jika gajinya tak cukup untuk makan, mengapa masih bertahan? Barangkali dengan memilih pekerjaan lain, lebih terhormat dibandingkan harus melacurkan profesi wartawan.
--end--

*) Jurnalis Tempo dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember