Páginas

Sunday, January 11, 2015

Menegakkan Demokratisasi Media Melalui Jurnalisme Warga

Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke-IX di Bukittinggi pada 27-29 November lalu, menghasilkan satu keputusan penting dalam perkembangan jurnalisme di Indonesia. AJI memutuskan menerima jurnalis warga (citizen journalist) sebagai anggota. Sebelumnya, keanggotaan AJI hanya terbatas pada jurnalis yang bekerja pada media arus utama.

Penerimaan jurnalis warga sebagai anggota AJI tertuang dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga AJI. Pembahasan jurnalis warga ini cukup alot dan memakan waktu paling lama, baik ketika sidang komisi maupun saat dibawa ke sidang pleno kongres. Perdebatan dinamis mengemuka mulai dari aspek kredibilitas, kualitas berita hingga perlindungan hukum bagi jurnalis warga.


Posisi jurnalisme warga memang belum terlindungi oleh UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang yang menjadi tolak ukur kebebasan pers Indonesia itu hanya mengatur mengenai pers yang berbadan hukum. Sementara kenyataannya, AJI tak bisa menafikkan kehadiran jurnalis warga yang terus bertumbuhan 15 tahun terakhir.

Perkembangan Jurnalisme Warga
Jurnalisme warga berarti warga yang aktif mengumpulkan informasi, memverifikasi, menulis dan kemudian menyebarluaskannya; baik melalui blog personal, portal jurnalisme warga, media komunitas, mau pun media arus utama yang menyediakan kanal khusus bagi jurnalis warga. Sejatinya, jurnalisme warga bukan barang baru di Indonesia. Radio telah memulainya, jauh sebelum internet banyak diakses masyarakat.

Olivia Lewi Pramesti[i] menyebutkan bahwa praktik jurnalisme warga berawal dari Radio Sonora Jakarta saat kerusuhan Mei 1998. Para pendengar melaporkan apa yang dilihat dan dialami ke radio tersebut. Sementara penelitian Moch. Nunung Kurniawan[ii]  menunjukkan bahwa Radio Elshinta sejak tahun 2000 telah mempelopori jurnalisme warga dengan jumlah reporter hingga 100.000 orang. Keberhasilan Elshinta ini mengalahkan situs jurnalisme warga pertama di Korea Selatan, ohmynews yang memiliki 40.000 reporter.

Kehadiran internet memang makin menyuburkan jurnalisme warga. Global Web Index, sebuah perusahaan riset yang meneliti pasar konsumen digital, merilis bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 58 juta orang, dan merupakan terbanyak ke tujuh di dunia. Menurut Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarief[iii], kemajuan teknologi internet dan media sosial telah mengubah wajah media secara fundamental, dari komunikasi satu arah yang hanya menyampaikan berita dan informasi menjadi interaksi dua arah di mana pengguna dapat berinteraksi dengan penyedia informasi atau antara pengguna.

Wisnu Martha Adiputra (2012) menjelaskan bahwa cikal bakal jurnalisme warga di internet dimulai oleh APA KABAR yang dimoderasi seorang asal Maryland, MC Douglas, pada awal gerakan Reformasi. APA KABAR beredar dalam berbagai bentuk seperti original and relay mailing list, local newspaper and list dan sebagainya yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan bertukar pendapat.[iv] Selain APA KABAR, website yang disebut-sebut sebagai awal perkembangan jurnalisme warga adalah rumahkiri.net (2005), wikimu.com (2006), kabarindonesia.com (2006) dan kilasan.com (2006).

Melihat tren jurnalisme warga ini, media arus utama pun akhirnya menyediakan kanal khusus. Seperti kompasiana.com milik portal kompas.com, “citizen6” milik liputan6.com, “NET 10” yang ditayangkan NET TV, dan “Wideshot” yang disediakan Metro TV. Kanal-kanal jurnalisme warga itu tak hanya mendongkrak jumlah kunjungan atau jumlah penonton di media tersebut. Media arus utama juga diuntungkan karena mendapatkan berita yang tak terjangkau oleh jurnalisnya.

Kehadiran jurnalisme warga menjadi antitesis atas ketidakpuasan publik terhadap pemberitaan media arus utama. Sebab media arus utama dibangun oleh sebuah struktur, bermodal besar, dan berkepentingan komersial serta politik yang hanya menempatkan warga sebagai konsumen atau obyek berita.

Secara historis, semangat kebebasan pers yang mendorong lahirnya jurnalisme warga tersebut menjadi marwah AJI. Organisasi yang berdiri tahun 1994 ini juga lahir dari semangat melawan otoritarianisme Orde Baru yang memberangus kemerdekaan pers. AJI kemudian menerbitkan media alternatif Independen yang tak berbadan hukum, bermodal kecil dan digerakkan oleh jurnalis-jurnalis tak berbayar.

Setelah reformasi, tantangan kebebasan pers tidak lagi rezim otoriter melainkan liberalisasi media yang nyatanya memunculkan konsentrasi kepemilikan media. Penelitian CIPG-HIVOS (dikutip Kristiawan, 2013:141), menyebutkan kepemilikan media pada 2012 di Indonesia ternyata terpusat di 12 orang atau kelompok.  Di antaranya yang terbesar yakni Hari Tanoesoedibjo melalui MNC Group yang memiliki 20 stasiun televisi, 22 radio, 7 media cetak dan 1 portal. Jawa Pos Group yang dimiliki Dahlan Iskan telah mendirikan 20 stasiun televisi, 177 media cetak dan 1 portal. Konglomerat media lainnya yakni Jacob Oetama melalui Kelompok Kompas Gramedia, Bakrie & Brothers (Visi Media Asia), dan Surya Paloh (Media Group).

Konsentrasi kepemilikan media tersebut tidak hanya berbahaya bagi masa depan media, tetapi juga berpengaruh pada konten pemberitaan. Pemilu 2014 menjadi contoh aktual bagaimana kepentingan publik banyak terabaikan dalam pemberitaan media yang pemiliknya berafiliasi dengan partai politik. Sebut saja Hari Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group yang sebelumnya menjadi pimpinan Partai Hanura, Surya Paloh di Nasional Demokrat dan Aburizal Bakrie yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Kristiawan dalam bukunya Penumpang Gelap Demokrasi (2012), menulis, bertemunya kapital ekonomi dan kapital politik dalam bisnis media menjadikan media massa rentan menjadi instrumen dan kepentingan politik pemiliknya. Media massa rentan diperalat untuk memperkuat citra politik pemiliknya atau merusak citra politik lawan politiknya.[v] Padahal, menurut Amir Effendi Siregar (2014), jaminan terhadap freedom of expression, freedom of speech dan freedom of the press adalah keharusan dalam dunia media. Namun itu saja tidak cukup. Perlu ada jaminan terhadap diversity of content, diversity of voice, diversity of ownership.[vi]

Tanpa jaminan tambahan itu, akan lahir penguasaan serta monopoli media dan informasi atas nama kebebasan, yang akhirnya akan membunuh proses demokratisasi media. Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarief (2012) berpendapat bahwa jurnalisme warga dapat dianggap sebagai keinginan masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang lebih beragam, dengan sudut pandang yang lebih luas. Fenomena ini membuat masyarakat Indonesia percaya bahwa orang biasa punya kekuatan untuk menyebarkan informasi dan untuk membagi cerita dengan sudut pandang mereka.

Dengan demikian penulis yakin, langkah AJI mendorong jurnalisme warga ini adalah salah satu perjuangan untuk menegakkan demokratisasi media di Indonesia.

Mendorong Jurnalisme Warga yang Beretika
Kecanggihan teknologi internet memang membuat siapa pun bisa menjadi jurnalis warga. Dampaknya, informasi yang disampaikan bisa benar atau salah. Untuk menyaring banyaknya jurnalis warga tersebut, AJI menetapkan syarat khusus pada jurnalis warga yang akan menjadi anggota AJI.

Sesuai Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga AJI, untuk menjadi anggota AJI, jurnalis warga harus menyertakan 12 karya jurnalistiknya yang telah dipublikasikan selama setahun terakhir. Syarat umumnya antara lain: tidak bekerja dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan AD/ART serta Kode Etik AJI, harus mendapatkan rekomendasi dari tiga anggota AJI, serta bukan anggota partai politik.

Verifikasi atas kelayakan seorang jurnalis warga untuk menjadi anggota AJI diserahkan kepada 37 AJI Kota, sebab AJI Kota yang paling mengerti kondisi jurnalis warga di daerahnya. Kongres Bukittinggi juga memperkuat peran Majelis Etik untuk memberikan sanksi kepada anggotanya, termasuk jurnalis warga yang terbukti melakukan pelanggaran.

Konsekuensi dari pilihan ini adalah bahwa AJI harus ikut mendorong lahirnya jurnalis warga yang beretika, karena jurnalisme warga muncul dari warga biasa yang tidak mendapat keterampilan jurnalistik sebagaimana halnya jurnalis pada media arus utama. Kelemahan jurnalisme warga biasanya terletak pada kemampuannya melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperolehnya.

Lebih lanjut lag, belum ada undang-undang yang melindungi jurnalis warga. Jurnalis warga akan lebih mudah terjerat UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan, media-media arus utama yang menyediakan kanal jurnalisme warga pun tak mau bertanggungjawab apabila terjadi gugatan terhadap pemberitaan jurnalis warga. Ini artinya, resiko kriminalisasi terhadap jurnalis warga jauh lebih besar dibandingkan jurnalis pada media arus utama.

Untuk mencetak jurnalis warga yang kapabel dan meminimalkan resiko hukum, pelatihan jurnalistik dan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik perlu digalakkan. Dengan cara ini, diharapkan jurnalis warga tidak menyajikan berita bohong, bermuatan SARA, atau bermuatan pornografi. Sebaliknya, Kode Etik Jurnalistik mendorong jurnalis warga membuat berita yang berimbang, tidak subyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berlebihan bila ada yang khawatir apabila kebangkitan jurnalis warga ini pada akhirnya akan menggeser peran jurnalis pada media arus utama. Sebaliknya, penulis berkeyakinan bahwa jurnalis warga dan jurnalis media arus utama bisa saling berkolaborasi. Jurnalis warga bisa menjadi garda penyedia informasi pertama. Sementara jurnalis media arus utama bergerak membuat liputan pendalaman dan investigasi.
Jadi, selamat datang wahai jurnalis warga!

[i] Pramesti, Olivia Lewi, “Menuju Jurnalisme Warga Profesional”, http://satelitnews.co/menuju-jurnalisme-warga-profesional. Diunduh tanggal 12 Desember 2014
[ii] Kurniawan, Moch Nunung. “Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya”, http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/115/111
[iii] Nugroho, Yanuar. &  Syarief, Sofie Shinta. 2012. Melampaui Aktivisme Click? Media Baru dan Proses Politik Dalam Indonesia Kontemporer. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia halaman 47
[iv] Adiputra, Wisnu Martha. 2012. Media Baru: Studi Teoretis & Telaah dari Perspektif Politik dan Sosiokultural. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
[v] Kristiawan, R. 2013. Penumpang Gelap Demokrasi: Kajian Liberalisasi Media di Indonesia. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen
[vi] Siregar, Amir Effendi. 2014. Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman. Jakarta: Kompas

Sumber foto: fokustasik.com

Dipublikasikan di: http://remotivi.or.id/pendapat/menegakkan-demokratisasi-media-melalui-jurnalisme-warga