Páginas

Saturday, February 14, 2015

Getir Petani Bongkoran di Tanah Konflik (Bagian 3)

Kisah Truk dan Susahnya Sekolah

Anak-anak Kampung Bongkoran



Sejak Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Hak Guna Usaha kepada PT Wongsorejo tahun 1980, kehidupan petani Kampung Bongkoran, Wongsorejo, Banyuwangi, seperti terisolir. Jalan kampung sejauh 5 kilometer dibiarkan tanpa aspal. Petani harus berjuang habis-habisan agar bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.


(1)

Truk bagi petani Bongkoran tak hanya untuk mengangkut hasil pertanian, seperti jagung. Di saat genting, truk berubah fungsi menjadi ambulans. Truk dipakai mengangkut ibu-ibu yang akan melahirkan atau warga yang sakit mendadak.

Muzayanah, 35 tahun, ibu dua anak bercerita, truk adalah satu-satunya kendaraan yang dimiliki seorang petani di kampungnya. Truk tersebut biasa disewa untuk mengangkut hasil panen menuju Pasar Wongsorejo.

Puskesmas terdekat berjarak sekitar 5 kilometer dari kampung Bongkoran. Jalanan yang dilalui belum beraspal. Masih tanah berlempung. Tanpa lampu penerang jalan. Di kanan-kiri hanya ladang jagung. Di musim penghujan, tanah lempungnya menjadi liat dan licin. Sudah banyak korban berjatuhan dari sepeda motor karena terpeleset.

Medan off road seperti itu bisa ditempuh dengan mobil dua gardan. Tapi petani mana yang akan membeli kendaraan semewah itu?. Maka, memakai truk adalah pilihan tunggal. Ketika ada perempuan akan melahirkan, keluarganya segera menyewa truk dengan biaya Rp 200 ribu. Berapa lama waktu untuk sampai ke puskesmas? Saya melongo mendengar jawaban Muzayanah: “paling cepat 2 jam!”

Bila kondisi persalinan ibu normal, dua jam mungkin tak akan beresiko. Tapi, bagaimana jika kondisi persalinan ibu tak normal? Semisal ada perdarahan hebat?

Nurkholisah, perempuan lainnya bercerita, pernah ada seorang ibu yang akhirnya melahirkan di atas truk. Beruntunglah, kondisi ibu dan bayi selamat sampai akhirnya mereka tiba di puskesmas.

Untuk memperkecil resiko melahirkan di atas truk, ibu-ibu Kampung Bongkoran akhirnya mengandalkan jasa dukun bayi. Saat mulai kontraksi, keluarga biasanya langsung menjemput seorang dukun bayi langganan di desa tetangga. “Dukun bayinya siap dijemput kapan pun,” kata Nur.

Nur sendiri memakai jasa dukun bayi saat melahirkan kedua anaknya. Saat kehamilan pertama di tahun 2000, Nur terjatuh dari sepeda motor sepulang memeriksakan kandungan di puskesmas. Padahal saat itu kandungannya memasuki usia tujuh bulan. “Setelah jatuh, bayi dalam perut saya melintang,” kata Nur, yang saat ini jadi kader puskesmas ini.

Saat kehamilan kedua pada 2011, Nur sebenarnya berniat melahirkan di puskesmas. Tapi, saat kontraksi mulai datang, hujan seharian mengguyur kampungnya. Nur tak mungkin memakai truk.  Akhirnya tak ada pilihan lain, terkecuali memanggil dukun bayi langganan.

Truk memang menjadi andalan. Tapi terkadang tak selalu ada. Pernah suatu kali, seorang ibu  bernama Riris, sakit mendadak. Dia muntah-muntah dan pusing. Saat akan disewa, truk ternyata dipakai pemiliknya. Karena kondisi mendesak, keluarg Bu Riris pun terpaksa menyewa gerandong. Gerandong ini adalah kendaraan rakitan penduduk sendiri, dengan bak terbuka, yang biasanya juga untuk mengangkut hasil pertanian.

Menurut Nur, Bu Riris baru sampai puskesmas 2 jam kemudian. Dia hanya dirawat selama satu jam di Unit Gawat Darurat sebelum akhirnya meninggal dunia.

Lalu bagaimana dengan anak-anak yang akan imunisasi atau sedang sakit? Sama saja. Mereka harus menempuh perjalanan yang ngeri untuk menuju puskesmas. Posyandu memang ada. Tapi lagi-lagi saya melongo mendengar pengakuan Muzayanah: “Posyandu cuma datang tiga kali dalam setahun!”

(2)

Nurkholisah malam itu terus mengeluarkan air mata. Dia gelisah bukan kepalang. Anak gadisnya belum juga pulang sekolah, padahal jam hampir pukul 19.00 WIB. “Karena dia perempuan, saya takut ada apa-apa di perjalanan,” Nur bercerita pada saya, Jumat 30 Januari lalu.

Dia baru berhenti terisak, setelah anak keduanya itu berkabar melalui telepon genggam. Menurut Nur, anaknya tak bisa pulang karena sepanjang sore itu hujan mengguyur deras. Nur akhirnya meminta suaminya menjemput melalui jalan desa lain yang kondisinya lebih layak. Meskipun jaraknya 9 kilometer.

Bukan jarak yang menggelisahkan Nur. Jarak jauh bila kondisinya mulus tentu tak jadi soal. Tapi jalan di kampungnya belum beraspal. Anak-anak petani Kampung Bongkoran, harus menempuh medan sengeri itu bila ingin meneruskan ke jenjang SMP dan SMA.  Sebab di Kampung Bongkoran cuma ada SD. SD Negeri 4 Wongsorejo tersebut berdiri sekitar 1987. Tapi saat musim penghujan, guru-gurunya jarang masuk karena jalanan licin.

Maka, hampir 90 persen warga di kampung ini hanya lulusan SD. “Tak sanggup kalau ke SMP. Jalannya jelek dan licin saat hujan,” kata Boyni, 35 tahun.

Nur memberi contoh lagi, bagaimana kesulitan anaknya menempuh ke SMP. Hampir setiap hari, anaknya harus berangkat jam 5 pagi. Kalau jalanan becek, berangkat sekolah bisa lebih awal. Jatuh dari motor dan terkena knalpot sudah langganan. “Banyak bekas luka di kaki anak saya,” kata Nur.

Kampung Bongkoran ini memiliki 7 RT. Terdiri dari 247 perempuan, 200 laki-laki, 70 anak perempuan dan 50 anak laki-laki. Sukar sekali mempercayai jika masih ada kampung seperti Bongkoran ini yang segalanya serba terbatas. Tapi begitulah kenyataannya.

Ya, konflik agraria tidak hanya merenggut hak petani atas tanah. Tapi juga hak dasar atas pendidikan dan kesehatan yang sejatinya telah dijamin oleh UUD 1945.

***
Banyuwangi, 14 Februari 2015

Artikel terkait:
Penantian 35 Tahun http://ikaningtyas.blogspot.com/2015/02/getir-petani-bongkoran-di-tanah-konflik.html

Tanah yang Terampas http://ikaningtyas.blogspot.com/2015/02/getir-petani-bongkoran-di-tanah-konflik_7.html