Páginas

Tuesday, August 1, 2017

Komnas HAM: Peristiwa Dukun Santet 98 adalah Pelanggaran HAM Berat

Kantor Komnas HAM. Foto: Elsam.or.id

Setelah 18 tahun, kasus pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet 1998-1999, dibuka kembali. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Dukun Santet untuk menelusuri kasus yang menewaskan lebih dari 200 orang ini.



Ketua dan enam anggota tim tersebut turun kembali ke Banyuwangi pada 26-28 Juli 2017. Mereka mendatangi Mapolres Banyuwangi dan Pengadilan Negeri setempat untuk mencari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pembantaian dukun santet 1998-1999 menyebar dari Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang hingga Pangandaran, Jawa Barat. Kasus ini menambah potret buram pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tak kunjung tuntas hingga sekarang. Di antaranya Peristiwa 1965 -1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982 -1985, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Triksakti, Semanggi I dan Semanggi II, dan Peristiwa Wasior dan Wamena.

Penulis berkesempatan mewawancarai Ketua Tim, yang juga wakil ketua Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron pada Rabu malam 26 Juli dan berlanjut keesokannya, 27 Juli, di Mapolres.

Berikut ini wawancara lengkap bersama Muhammad Nurkhoiron. Penulis juga melengkapinya dengan kesaksikan keluarga korban dan pelaku pembantaian, hasil liputan tahun 2015.

ARIFIN, ISTRI DAN ANAKNYA DIBANTAI 

T: Sejak kapan persisnya Komnas HAM menyelidiki peristiwa dukun santet 98-99?
J: Kami memulai penyelidikan sejak 2015. Kami sudah empat sampai lima kali ke Banyuwangi. Selain itu kami juga ke Jember dan Pangandaran, Jawa Barat.

T: Siapa saja yang ditemui Komnas HAM dalam penyelidikan ini?
J: Kami telah bertemu puluhan korban dan keluarganya, pelaku, pejabat publik, dan bekas asisten bupati Banyuwangi saat itu Purnomo Sidik.

T: Untuk kali ini, apa maksud kedatangan Komnas HAM ke Polres Banyuwangi?
J: Kami kordinasi dalam rangka saling berbagi dukungan. Artinya begini, Komnas HAM dan Kapolri, kan, sudah melakukan kerjasama MOU. Jadi dari kerjasama itu kami memanfaatkan untuk meminta Polres Banyuwangi memberikan dukungan atas kerja Komnas HAM dalam penyelidikan berdasarkan mandat UU Nomor 26 Tahun 2000, penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat. 

Tahun 1999-1998 kebetulan kasus dukun santet ini sudah diproses secara hukum oleh kepolisian waktu itu. Saya baru dapat informasi kalau yang memproses secara hukum saat itu antara Polres dan Polwil (Polwil Besuki). Nah sekarang Polwil itu kan sudah dihapus jadi kami harus telusuri kembali. Kami meminta kepada Polres untuk memberikan data-data proses hukum tahun 1998-1999. Terutama yang terpenting dalam data itu adalah hasil visum terhadap korban-korban yang diduga dukun santet dan korban pembantaian oleh ninja. Kapolres mengakomodasi dan bersedia. Nanti secara formal kami akan mengirimkan surat ke Polda Jatim. 

PEGAWAI PEMDA DIBANTAI MASSA

T: Data apa lagi yang dibutuhkan di Polres Banyuwangi?
J: Data lain yang kami butuhkan adalah keterangan dari aparat yang saat itu bertugas, bisa kapolres, kapolwil, dan satreskrim atau orang-orang yang saat itu menyidik kasus tersebut. Saat itu, kan, sudah diproses hukum dengan jerat pidana biasa. Kami ingin minta kopiannya. Polres bilang bersedia, tetapi menunggu surat dari Komnas HAM ke kapolda.  

T: Setelah Polres, lembaga mana lagi yang didatangi Komnas HAM?
J: Kami akan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meminta data petikan putusan atas orang-orang yang sudah dihukum. Mereka berjanji akan menyediakan data itu. 

(Pada pukul 12.28 WIB, Nurkhoiron mengirimkan pesan bahwa sudah mendapatkan dokumen petikan putusan dari Pengadilan Banyuwangi).

T: Sebenarnya apa tujuan akhir dari penyelidikan Komnas HAM?
J: Tujuan akhir dari penyelidikan ini menjalankan mandat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi ingin mengangkat atau menaikkan peristiwa pembantaian dukun santet sebagai pelanggaran HAM berat. Nah tanda tanda ke arah sana itu sudah pasti berdasarkan UU tersebut. Hasil penyelidikan Komnas HAM akan kami serahkan ke Kejaksaan Agung. Kalau Kejaksaan Agung menindaklanjuti sesuai mandat UU tersebut, maka kasus ini akan masuk ke penyidikan, penuntutan dan berikutnya ke Pengadilan HAM. Tentu saja hasilnya agar ada keadilan bagi korban. 

Kalau diproses secara yudisial, pengadilan yang akan memutuskan apakah peristiwa dukun santet ini terbukti sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak. Apabila terbukti, maka akan ada upaya pemulihan terhadap keluarga korban, seperti ganti rugi atau rehabilitasi. Tetapi sebelum sampai ke pengadilan, orang-orang yang sudah diverifikasi oleh Komnas HAM sebagai korban itu bisa mendapatkan bantuan medis dan psikososial oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 

TAKMIR MASJID DIBUNUH

T: Mengapa pelanggaran HAM berat harus diungkap kembali?
J: Jadi sebetulnya upaya untuk mengungkap pelanggaran HAM berat itu tujuannya ada empat. Pertama, hak atas keadilan bagi korban. Ini bukan hanya berlaku untuk peristiwa dukun santet tapi peristiwa lainnya juga yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Hak atas keadilan ini penting bagi korban dan keluarganya sehingga harus kita dorong bersama-sama. 

Kedua, hak untuk mendapatkan pemulihan. Diadili itu bisa dimasukkan ke pengadilan atau diselesaikan secara nonyudisial, tapi setelah itu harus ada pemulihan. Pemulihan itu macam-macam, ada rehabilitasi, ganti rugi, bahkan pemulihan itu bisa dilakukan bukan hanya melalui proses pengadilan, tetapi bisa dikerjakan oleh bupati. Nah, sayangnya bupati Banyuwangi itu tidak mau melakukan upaya pemulihan seperti yang dianjurkan Komnas HAM. Bukan hanya tidak mau, bekerja sama dengan Komnas HAM saja menolak. Karena sepertinya mereka ketakutan kalau ngomongin HAM itu, seperti merusak citra dia, saya juga tidak tahu. Jadi kalau Anda tanya lembaga mana saja yang kooperatif dan tidak kooperatif itu bupati adalah lembaga yang paling tidak kooperatif dengan penyelidikan Komnas HAM. 

Ketiga, hak untuk mendapatkan kebenaran. Kalau dulu kita kan tidak tahu orang diduga santet tiba tiba langsung dihantam, dihabisi, disembelih. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar dukun santet atau tidak. Kalau pun benar dukun santet, kan belum tahu apakah mereka melakukan tindak kriminal atau tidak. Pokoknya ada dukun santet langsung dihantam. Banyak keluarga yang mengatakan, bapak saya bukan dukun santet kok, bapak saya ini guru ngaji. Cuma kebetulan sering dimintai doa oleh orang-orang kalau anaknya sakit, ini kan biasa. Namanya minta disuwuk. Sampai sekarang, kan, gak diungkap bahwa penting untuk tahu yang sebenarnya di masa lalu,  mengapa ada orang yang mati sampai 200 lebih. 

Keempat, negara ini berkewajiban mengungkap pelanggaran HAM berat agar jangan sampai terjadi lagi. Negara harus belajar dari kesalahan masa lalu. Kalau lembaga negara, pemerintah sekarang tidak mau menyelesaikan pelanggaran HAM berat, apa pun bentuknya, itu bukti bahwa pemerintah sekarang tidak mau belajar dari masa lalu. Bahwa dulu kita pernah mengalami kesalahan bersama dan jangan sampai terulang. Jadi semakin ditutupi, semakin busuk, dan yang akan mendapatkan bau busuk itu adalah generasi berikutnya karena sejarahnya tidak pernah diungkap.

PAWANG HUJAN DIBANTAI


T: Apa kriteria sehingga peristiwa dukun santet masuk pelanggaran HAM berat?
J: Di dalam undang-undang, kriteria pelanggaran HAM berat yakni kejahatan terhadap kemanusian dan genosida. Kejahatan terhadap kemanusian tersebut elemennya sistematis dan meluas. Bisa membuktikan meluasnya saja itu sudah jelas karena terjadi mulai Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang sampai Pangandaran (Jawa Barat). Dan ini bukan peristiwa yang terjadi sendiri-sendiri, saling terkait dengan semua orang yang dituduh dukun santet. Sistematis, karena ada desain politik yang membuat peristiwa ini terjadi, ada aktornya. Nah yang mengungkap ini seharusnya penyidik. Misalnya, kalau sebelum ada yang dibunuh listrik itu dimatiin, dimana-mana terjadi seperti itu.

T: Apa saja kendala dalam penyelidikan kasus ini?
J: Kendala pertama itu bupati Banyuwangi tidak kooperatif, cenderung menghalang-halangi, membantu saja tidak mau. Bupati itu mempunyai diskresi lho, apalagi dengan otonomi daerah begini. Kalau tidak mau diungkap, ya, kami bersedia agar ini tidak diungkap. Tapi mari kita bareng-bareng ke lapangan, melacak, memverifikasi apa yang terjadi. 

T : Bagaimana bentuk tidak kooperatifnya Pemerintah Banyuwangi ?
J: Tahun 2010, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke bupati untuk melakukan pendataan tapi tidak dilakukan. Ketika kami datang tahun 2015, bupati Banyuwangi bilang jangan dibuka lagi, gak enak dengan sebelah. Sebetulnya saya bisa memahami itu. Saya bilang ok, kalau tidak ingin dibuka, ya, tidak apa-apa. Tapi bisa tidak Banyuwangi membuat program kota HAM yang salah satunya berisi pemulihan terhadap keluarga korban dukun santet? Tawaran ini juga tidak mau. Kami minta arsip radiogram Purnomo Sidik saja tidak dikasih. Cuma dijawab iya.. iya... saja. Yang punya arsip itu, kan, pemkab. Karena saat itu dokumen dikeluarkan oleh bupati.  Radiogram inilah bukti paling kuat. 

T: Bagaimana dengan pemkab lain, apakah sama tidak mendukung?
J: Di kabupaten lain kami baru kordinasi dengan Jember. Pemkab Jember sangat kooperatif, bahkan pertemuan beberapa kali dengan wakil bupati, mereka mendampingi di lapangan. Pemkab juga menugaskan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data korban dan pemulihan trauma.

DIDAKWA HABISI TIGA DUKUN SIHIR

T: Banyak yang ketakutan kalau kasus dukun santet dibuka lagi, apakah berpotensi bisa mempidanakan mereka yang sudah dipenjara?
J: Komnas HAM tugasnya melakukan penyelidikan HAM berat ini tidak lagi mempidana yang di lapangan. Tapi mencari siapa yang memberi komando, yang membuat peristiwa ini terjadi, komandonya dari mana, apa setingkat menteri, pangdam, atau kodam, kan, tidak tahu. Sebetulnya bisa ditelusuri kalau langsung mendapatkan radiogram, jadi dokumen tersebut penting. Kalau fotokopi radiogram itu banyak disebar, tapi kalau fotokopian itu diberikan ke pengadilan dianggap tidak otentik. 

T: Apakah keluarga korban membutuhkan pemulihan trauma? Bagaimana kondisi mereka?
J: Sampai hari ini keluarga korban masih trauma, karena tidak ada pemulihan langsung oleh negara. Mereka pernah ada yang diusir, rumahnya dibakar, stigma sebagai keluarga dukun santet tetap melekat. Ini berakibat buruk pada kesehatan keluarga, mereka akhirnya tidak bisa bersosialisasi dan mengganggu tumbuh kembang anak-anak mereka. 

T: Sebagai pelanggaran HAM berat, mengapa kasus dukun santet tidak begitu menonjol dibandingkan kasus HAM lain?
J: Bisa jadi karena peristiwanya dianggap terlalu lokal, dan isunya tidak seksi, meski korbannya juga banyak sampai 200an orang. Tapi juga karena tidak ada pendamping dan LSM yang khusus concern di kasus ini. Berbeda dengan kasus 65, Talangsari, atau peristiwa Trisaksi/Semanggi. 

T: Kapan target penyelidikan ini selesai?
J: Target kami September harus selesai. Sudah ada titik terang, dan insyallah ini diterima dalam sidang paripurna. 


** Berita dari wawancara ini dipublikasikan di https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/27/078895047/komnas-ham-banyuwangi-hambat-penyelidikan-kasus-dukun-santet

(Ika Ningtyas)